Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan) ;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;

Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan) ;

Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ;

Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;

Pengaturan lokasi tempat-tempat penyebrangan jalan ;

Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;

Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum ;

Pengadaan, penetapan , pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan ;

Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan bengkel umum dan kendaraan bermotor ;

Pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, trayek angkutan , trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan ;

Penetapan ketentuan –ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur;

Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas , dengan persetujuan gubernur untuk jalan provinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional ;

Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota, dengan persetujuan gubernur untuk jalan provinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional ;

Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kota, jalan propinsi dan jalan nasional yang berada dalam wilayah kota ;

Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan penggunaan jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor tertentu ;

Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan wilayah kota ;

Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan ;

Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ;

Penetapan tarif untuk angkutan darat dalam jaringan trayek kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;

Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan / peralatan ; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.